• Jumat, 29 September 2023

Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, TNI Perlu Evaluasi Kapasitas Pasukan di Papua

- Rabu, 30 Agustus 2023 | 10:49 WIB
Pilot Susi Air Philip Max Merhtens yang disandera KKB (Foto: TPNB-OPM)
Pilot Susi Air Philip Max Merhtens yang disandera KKB (Foto: TPNB-OPM)

JAKNET -- Upaya pembebasan terhadap pilot Susi Air Philip Max Merhtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus berlangsung. 

Seperti diketahui pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut sudah disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak 6 bulan terakhir. 

Terkait hal tersebut Direktur Eksekutif Indonesian Defence Strategy Forum (IDFS), Iwan Septiawan menilai TNI-Polri perlu mengedepankan langkah lain di luar upaya negosiasi yang selama ini telah dijalankan. 

“Harus ada evaluasi karena sudah sangat urgent”, katanya saat ditemui JAKNET, Selasa, 29 Agustus 2023.

Menurutnya evaluasi yang harus dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, di antaranya adalah meninjau kembali pasukan yang akan dikirim ke Papua.

Baca Juga: OJK: Penipuan Investasi Bodong Banyak Jerat Masyarakat Berpendidikan Tinggi

“Ini penting, soalnya terkait dengan kapasitas dan kapabilitas pasukan TNI di Papua dalam upaya pembebasan Philip Max Mehrtens,” ujarnya.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan semestinya pendekatan keamanan dengan menerapkan siaga tempur sudah mesti dikurangi.

“Bukan pendekatan keamanan lagi, namun lebih ke pendekatan militer,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meningkatkan status operasi di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan menjadi siaga tempur. 

Peningkatan status tersebut merupakan imbas dari penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap sejumlah prajurit TNI dalam operasi penyelamatan Pilot Susi Air.

Baca Juga: Kenang Jasa HB Jassin, Dispusip DKI Pamerkan 170 Ribu Koleksi Sastra Bertajuk ‘Ulang-Alik ke Masa Lalu'

Kendati demikian Iwan menilai upaya pembebasan pilot Susi Air yang dilakukan TNI sudah maksimal, namun ada beberapa catatan yang menurutnya harus digaris bawahi.

Di antaranya TNI harus bisa merahasiakan informasi, sehingga kegiatan tersebut tidak termonitor oleh KKB atau silent operation.

Halaman:

Editor: Nurcholis Anhari Lubis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X